INFOMALL.ID | Jakarta – Bentuk komitmen pemerintahan Prabowo – Gibran untuk mendukung kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sejumlah kebijakan telah diimplementasikan. Namun meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengah pelemahan daya beli masyarakat.
Adapun langkah strategis yang telah diterapkan pemerintah diantaranya :
- Penghapusan Utang UMKM
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, pemerintah menghapuskan kredit macet senilai Rp2,5 triliun bagi sekitar 1,09 juta pelaku UMKM di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan baru bagi pelaku usaha kecil agar dapat kembali mengakses pembiayaan dan mengembangkan usahanya .
- Insentif Pajak
Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban pajak dan mendorong pertumbuhan usaha kecil .
- Program Pembiayaan dan Kredit
Pemerintah melanjutkan dan memperluas program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mekar, dan Kredit Ultra Mikro. Program-program ini ditujukan untuk menjangkau pelaku UMKM, termasuk generasi muda dan pelaku usaha berbasis inovasi dan teknologi.
- Digitalisasi dan Peningkatan Daya Saing
Upaya digitalisasi UMKM terus didorong melalui pelatihan teknologi informasi, integrasi dengan platform e-commerce, dan penguatan koperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.
- Kemitraan Strategis dan Akses Pasar
Pemerintah mendorong sinergi antara UMKM dan industri besar untuk menciptakan keterpaduan dalam perekonomian. Selain itu, kampanye nasional seperti “Bangga Buatan Indonesia” terus digalakkan untuk meningkatkan konsumsi produk lokal .
Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjadikan UMKM sebagai pilar strategis untuk mewujudkan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
:: Tantangan ::
Namun kondisi terkini sektor UMKM ini masih menghadapi berbagai tantangan berat untuk bisa bertahan, terutama di tengah pelemahan daya beli masyarakat yang signifikan. Apa saja faktor penyebab yang masih menghantui para penguhasa UMKM untuk bisa bertahan dan bahkan untuk bisa berkembanga?
1. Pelemahan Daya Beli Masyarakat
- Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat lebih hemat dalam pengeluaran, terutama untuk produk non-esensial seperti fesyen, kerajinan, atau kuliner premium.
- Banyak pelaku UMKM mengeluhkan penurunan omzet hingga 30–50% dibanding periode sebelumnya.
2. Keterbatasan Modal Usaha
- Meski ada akses ke KUR atau pembiayaan ultra mikro, tidak semua UMKM lolos syarat administrasi, seperti agunan, riwayat kredit, atau legalitas usaha.
- UMKM informal masih mendominasi, dan banyak yang belum memiliki laporan keuangan rapi.
3. Persaingan dengan Produk Impor dan Industri Besar
- Produk-produk impor murah, terutama dari China, masih membanjiri pasar, baik offline maupun online.
- UMKM kesulitan bersaing dari segi harga dan kapasitas produksi.
4. Belum Meratanya Digitalisasi
- Sebagian UMKM belum mampu memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan distribusi.
- Banyak pelaku UMKM yang kesulitan beradaptasi dengan e-commerce atau pembayaran non-tunai.
5. Ketergantungan pada Sektor Tertentu
- Banyak UMKM masih terkonsentrasi di sektor konsumsi (kuliner, fesyen), yang paling rentan terhadap perubahan perilaku konsumen.
- Sektor produktif seperti manufaktur kecil, agribisnis berbasis teknologi, dan jasa kreatif belum berkembang optimal.
:: Solusi ::
Dari berbagai tantangan berat tersebut diatas kira-kira masih adakah usulan lebih lanjut yang dapat didorong kepada pemerintah dengan segera agar bisa menjadi solusi ?
Tim redaksi INFOMALL.ID menganalisa beberapa usulan yang niscaya bisa menjadi solusi :
- Stimulus Daya Beli: Subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT) untuk kelas menengah-bawah bisa memicu permintaan terhadap produk UMKM.
- Reformasi Pembiayaan: Penyederhanaan syarat KUR, serta penyaluran modal berbasis trust atau jaminan komunitas.
- Penguatan UMKM Lokal: Pemerintah daerah bisa memprioritaskan UMKM dalam belanja APBD (pengadaan barang/jasa).
- Dukungan Digitalisasi: Akses internet murah dan pelatihan berbasis komunitas untuk masuk ke pasar digital.
- Kebijakan Perlindungan: Penertiban barang impor ilegal dan dukungan promosi produk lokal melalui marketplace pemerintah.
Sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional, diperlukan kebijakan holistik dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas sangat penting untuk terus digalang agar menemukan solusi yang kongkret bagi para pelaku bisnis UMKM./odt.
